Isu Reshuffle Kabinet: Golkar dan Demokrat Serahkan ke Prabowo

Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali ramai setelah Thomas Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menanggapi hal ini, Partai Golkar dan Partai Demokrat sama-sama menegaskan bahwa pergantian menteri atau wakil menteri adalah kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.

Golkar: Reshuffle Sepenuhnya Hak Presiden

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan bahwa Golkar konsisten memandang reshuffle sebagai kewenangan presiden.
Menurutnya, keputusan tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari waktu, cakupan, alasan, hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan perombakan kabinet.

Demokrat: Menteri dan Wamen adalah Hak Prerogatif

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa urusan menteri maupun wakil menteri
merupakan hak prerogatif presiden. Bila presiden menilai ada kebutuhan pergantian, maka hal tersebut dipersilakan dilakukan sesuai pertimbangan pemerintah.

Thomas Djiwandono ke BI, Posisi Wamenkeu Masih Kosong

Sebelumnya, Thomas Djiwandono dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui rapat paripurna DPR RI.
Setelah keputusan itu, Thomas melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Hingga kini, posisi Wamenkeu yang ditinggalkan Thomas belum terisi,
sehingga memunculkan spekulasi lanjutan di ruang publik.

Celetukan soal Budisatrio Djiwandono

Di tengah isu tersebut, muncul pula seloroh mengenai Budisatrio Djiwandono yang disebut-sebut akan merapat ke eksekutif.
Celetukan itu disampaikan oleh Utut Adianto dalam rapat di DPR. Budisatrio menanggapi dengan menyatakan bahwa saat ini ia masih menjalankan tugasnya
sebagai pimpinan di Komisi I DPR.

Kesimpulan

Sikap Golkar dan Demokrat menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah wewenang penuh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, perpindahan Thomas Djiwandono ke BI
serta kekosongan posisi Wamenkeu menjadi salah satu pemicu menguatnya isu perombakan kabinet.