Ahmad Doli Kurnia: Pemda Harus Lebih Mandiri di Tengah Pemotongan TKD
informasiharian.com – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi langkah sejumlah gubernur yang mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai langkah tersebut wajar, namun mengingatkan bahwa ke depan setiap pemerintah daerah perlu berinovasi agar tidak terus bergantung pada dana dari pusat.
Daerah Masih Bergantung pada Transfer Pusat
Doli menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menurutnya menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian daerah.
“Kita sama-sama mengetahui bahwa sekitar 80% daerah saat ini sangat tergantung dengan keuangan transfer dari pusat. Itu satu situasi realitas yang terjadi. Tentu ke depan, setiap pemerintah daerah harus semakin mandiri,”
ujar Ahmad Doli kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan bahwa visi Presiden juga mengarah pada kemandirian fiskal daerah agar pembangunan bisa lebih berkelanjutan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pusat.
Pengurangan TKD Harus Bertahap
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemangkasan anggaran TKD tidak bisa dilakukan secara mendadak. Ia menilai pengurangan harus dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu pembangunan di daerah.
“Tidak mungkin secara tiba-tiba anggaran TKD itu dipangkas terlalu besar, karena akan menimbulkan implikasi besar terhadap pembangunan di daerah. Pengurangan harus dilakukan secara bertahap dan disertai kejelasan sektor yang dikurangi,”
tutur Doli.
Pemda Diminta Lebih Inovatif dan Kreatif
Doli juga mendorong setiap Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, hal ini penting agar daerah tidak terus-menerus mengandalkan TKD.
Baca Juga : Presiden Prabowo Tambah Dua Wakil Menteri: Akhmad Wiyagus dan Benjamin Paulus
Ia juga menyarankan agar pemerintah meninjau kembali sejumlah regulasi, termasuk Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, demi memperkuat struktur fiskal nasional.
Gubernur Protes Pemotongan TKD
Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dari total peserta, sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa seluruh Pemda menolak kebijakan pemotongan TKD karena berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur daerah.
“Semua gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan. Dana transfer pusat ke daerah saat ini hanya cukup untuk belanja rutin, sementara belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan jadi berkurang,”
kata Sherly seperti dikutip dari detikFinance.