Empat Orang Diamankan, Duga Bawa Benda Berbahaya

Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi menjelaskan bahwa empat orang dari massa aksi langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, barang yang mereka bawa dinilai bisa memicu gangguan keamanan di sekitar lokasi paripurna.

Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Nanti disampaikan secara jelas setelah pemeriksaan oleh tim penegakan hukum.

Polisi tidak langsung mempublikasikan identitas keempat orang tersebut, tapi menegaskan bahwa langkah ini diambil sebelum situasinya berkembang menjadi kericuhan besar. Bahasa kasarnya: dicegah sebelum meledak.

Ribuan Personel Dijaga Siaga Penuh

Menurut Kombes Jaka Wahyudi, kepolisian tidak main-main dalam pengamanan sidang paripurna ini. Ribuan anggota aparat gabungan dari Polri dan TNI diterjunkan sejak siang sampai malam untuk memastikan tidak ada eskalasi.

Fokus utamanya: menjaga ruang sidang paripurna hak angket DPRD Pati tetap steril, dan mencegah terjadinya tekanan massa yang bisa mengganggu jalannya proses politik formal.

Meski begitu, masih ada imbas ke warga. Massa sempat melakukan blokade sebagian akses jalur lingkar luar Widorokandang dengan mematikan kendaraan di tengah jalan. Imbasnya, kemacetan panjang terjadi dari dua arah.

Sidang Paripurna: Bupati Tidak Dimakzulkan

Akar dari tegangnya situasi ini adalah agenda politik yang sensitif: hak angket DPRD Pati terhadap Bupati Pati, Sudewo. Sidang paripurna pada Jumat (31/10) memutuskan bahwa Sudewo tidak dimakzulkan.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa lembaga legislatif memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada bupati, bukan opsi pemakzulan. Jadi, bukan “turunkan sekarang,” tapi “ini salah-salahnya, perbaiki.”

Hasilnya? Opsi kedua menang telak. Dari total 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara memilih jalur rekomendasi. Hanya satu fraksi yang ngotot ke arah pemakzulan penuh, sementara enam fraksi lainnya solid menolak opsi pemakzulan.

Siapa Saja Fraksi yang Menolak Pemakzulan?

Enam fraksi yang menolak pemakzulan dan mengusulkan jalur rekomendasi perbaikan kinerja adalah:

Sementara Fraksi PDI Perjuangan berdiri di sisi sebaliknya, mendorong agar DPRD membawa kasus ini ke level pemakzulan.

Mengapa Pemakzulan Gagal?

Ini murni matematika politik. Secara aturan, untuk memajukan pemakzulan bupati, dibutuhkan dukungan minimal dua pertiga anggota DPRD.

Dua pertiga dari 49 anggota itu artinya butuh setidaknya 33 suara untuk melanjutkan pemakzulan secara formal. Fakta di paripurna: suara untuk pemakzulan kalah jauh dibanding suara yang memilih opsi rekomendasi.

Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan.

Bahasa gampangnya: secara hitungan, pemakzulan bupati tidak lulus prosedur. Jadi DPRD memilih jalur aman dan politis: bupati tetap menjabat, tapi diminta berbenah.

Apa Artinya Buat Pati?

Satu: tensi politik memang tinggi, tapi kontrol keamanan juga ketat. Ribuan aparat disiagakan untuk jaga agar paripurna tidak berubah jadi panggung chaos.

Dua: bupati masih aman di kursinya. Jadi yang bicara “pemakzulan langsung turun sekarang” itu belum kejadian.

Tiga: publik sekarang mengawasi. Karena DPRD sudah memberi rekomendasi terbuka soal perbaikan kinerja, maka ada konsekuensi moral-politik. Kalau dalam beberapa waktu ke depan tidak ada perbaikan signifikan, tekanan publik bisa balik menguat.