Ketegangan Jepang-China Memuncak, PM Sanae Takaichi Tegaskan Komitmen Stabil soal Taiwan

Ketegangan Jepang-China Memuncak — Ketegangan geopolitik antara Jepang dan China kembali meningkat setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan sikap negaranya terhadap isu Taiwan. Dalam pernyataan resmi pada Jumat (21/11/2025), Takaichi menyebut bahwa Jepang tetap ingin menjaga hubungan bilateral yang stabil, namun menolak mengubah posisi strategisnya terkait pulau yang diklaim Beijing itu.

“Pada akhir bulan lalu, saya dan Presiden Xi Jinping sepakat mendorong hubungan strategis yang saling menguntungkan secara komprehensif dan membangun hubungan yang stabil dan konstruktif,” kata Takaichi dikutip dari AFP.

Meski begitu, PM Jepang pertama dari kalangan perempuan ini menegaskan bahwa posisi pemerintah Jepang terhadap Taiwan “tetap tidak berubah”. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari pihak Kementerian Luar Negeri China dan menyebabkan ketegangan diplomatik meningkat signifikan.

China Merespons Keras, Larang Impor Makanan Laut Jepang

Beijing segera merespons dengan memberlakukan larangan impor makanan laut dari seluruh wilayah Jepang mulai Rabu (19/11/2025). Keputusan ini merupakan kelanjutan dari tekanan ekonomi yang sebelumnya sempat dilonggarkan setelah konflik soal pembuangan air limbah dari PLTN Fukushima.

Larangan baru ini menghantam sekitar 700 eksportir Jepang yang sebelumnya telah bersiap kembali memasuki pasar China — salah satu pasar utama mereka. China merupakan mitra dagang terbesar Jepang untuk sektor hasil laut, dan larangan ini dapat berdampak langsung terhadap ekonomi lokal pesisir Jepang.

Dampak Ekonomi dan Pariwisata: Jepang Batasi Perjalanan ke China

Sebagai tanggapan, Pemerintah Jepang memberlakukan peringatan perjalanan ke China sejak pekan lalu. Kebijakan ini menyasar keselamatan warga Jepang di tengah meningkatnya sentimen anti-Jepang di beberapa kota besar China.

China Ancam Balasan Lebih Keras Jika Jepang Tidak Menarik Pernyataan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menuntut agar Takaichi segera menarik pernyataannya dan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki hubungan bilateral. Jika tidak, Pemerintah China mengancam akan mengambil tindakan balasan yang lebih keras.

“Jika Jepang menolak dan terus membuat kesalahan, China tidak akan ragu untuk mengambil langkah balasan yang tegas. Jepang harus siap menanggung semua konsekuensinya,” tegas juru bicara tersebut dalam konferensi pers resmi di Beijing.

Konteks Strategis: Posisi Jepang di Peta Geopolitik Asia

Isu Taiwan merupakan salah satu garis merah diplomatik bagi Republik Rakyat China, yang mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara itu, Jepang selama ini menjalin hubungan tidak resmi namun erat dengan Taiwan, baik dari sisi ekonomi, teknologi, maupun pertahanan siber.

Di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi, Jepang mengambil pendekatan yang lebih vokal terhadap kebebasan navigasi di wilayah Indo-Pasifik dan memperkuat aliansi strategis dengan Amerika Serikat, termasuk dalam menghadapi pengaruh ekspansif China di kawasan Laut China Timur dan Selatan.

Kesimpulan

Ketegangan antara Jepang dan China diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika isu Taiwan terus dijadikan titik panas diplomasi. Di tengah situasi tersebut, kebijakan luar negeri PM Sanae Takaichi kini tengah diuji: antara menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan posisi strategis Jepang di tengah konflik geopolitik yang semakin kompleks.

Pertanyaan Umum (FAQ)

🔹 Mengapa China melarang impor makanan laut dari Jepang?

China menerapkan larangan sebagai tanggapan atas pernyataan PM Sanae Takaichi mengenai Taiwan yang dinilai menantang klaim kedaulatan Beijing.

🔹 Apa dampak ekonomi dari ketegangan ini?

Larangan impor menghantam ratusan eksportir Jepang, sementara peringatan perjalanan mempengaruhi jumlah wisatawan China ke Jepang.

🔹 Apakah hubungan China-Jepang bisa membaik?

Kemungkinan tergantung pada langkah diplomatik kedua negara, khususnya bagaimana Jepang merespons tuntutan resmi dari Pemerintah China.