Kenapa Isu “Menolak Uang Tunai” Bisa Jadi Urusan Pidana?

Banyak orang mengira urusan pembayaran itu cuma “kebijakan toko”. Padahal di Indonesia, ada aturan khusus soal mata uang.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ada ketentuan yang secara tegas melarang penolakan Rupiah
ketika Rupiah diserahkan untuk pembayaran atau menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah.

Dalam kutipan aturan yang beredar, Pasal 33 memuat ketentuan sanksi pidana berupa kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000 bagi pihak yang menolak menerima Rupiah (dengan pengecualian tertentu).
Ini yang membuat topik “cashless only” sering menabrak perdebatan hukum, bukan sekadar debat preferensi pembayaran.

Rupiah Wajib Dipakai di Wilayah Indonesia: Apa Artinya?

Dalam materi yang kamu berikan, disebut Pasal 21 menyatakan Rupiah wajib digunakan untuk:
(1) transaksi yang bertujuan pembayaran, (2) penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang,
dan/atau (3) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengecualian: Tidak Semua Transaksi Wajib Rupiah

UU yang kamu kutip juga menyebut ada pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah untuk beberapa kategori transaksi, seperti:
transaksi tertentu terkait pelaksanaan APBN, hibah dari/ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan bank dalam bentuk valuta asing,
atau transaksi pembiayaan internasional.

Artinya, aturan ini tidak “membunuh” transaksi global atau kebutuhan valas. Tapi untuk transaksi ritel di dalam negeri, kerangkanya jelas.

Kapan Rupiah Boleh Ditolak?

Poin penting yang sering dilewatkan orang: larangan menolak Rupiah bukan tanpa pengecualian.
Dalam materi yang kamu tulis, ada klausul “kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah”.

Jadi, kalau ada dugaan uang palsu atau uangnya meragukan, penolakan bisa masuk akal secara hukum. Tapi kalau uangnya normal,
lalu ditolak hanya karena “kami cashless”, di situlah masalah mulai muncul.

Konteks Viral: Gerai Roti O dan Pembayaran Non-Tunai

Isu ini mencuat lagi setelah viral video yang memperlihatkan pegawai gerai Roti O menolak pembayaran tunai dari seorang nenek,
dengan alasan gerai hanya menerima pembayaran non-tunai seperti QRIS.
Seorang pria dalam video tersebut memprotes kebijakan itu karena sang nenek jadi tidak bisa bertransaksi.

Setelahnya, manajemen Roti O menyampaikan penjelasan melalui akun Instagram resmi @rotio.indonesia.
Intinya: penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai disebut bertujuan memberi kemudahan, sekaligus menyediakan promo dan diskon.
Mereka juga mengaku melakukan evaluasi internal agar pelayanan ke depan lebih baik.

Analisis Praktis: “Cashless Only” Itu Efisien, Tapi Bisa Berisiko

Dari sisi bisnis, cashless memang menggoda: lebih cepat, lebih rapi, mengurangi risiko uang palsu, meminimalkan selisih kas, dan memudahkan pelacakan transaksi.
Masalahnya, Indonesia bukan hanya milik orang yang punya e-wallet dan sinyal stabil.
Ada kelompok pelanggan yang masih bergantung pada uang tunai: lansia, masyarakat yang belum terbiasa aplikasi, atau pelanggan yang sedang terkendala jaringan.

Di titik itu, kebijakan “cashless only” bukan sekadar “opsi pembayaran”, tapi bisa berubah jadi bentuk eksklusi layanan.
Dan ketika bertabrakan dengan norma hukum yang mewajibkan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah, risikonya naik level.

Kalau Kamu Pemilik Usaha: Apa yang Lebih Aman Dilakukan?

Kalau Kamu Konsumen: Apa yang Bisa Dilakukan Saat Ditolak?

Jangan langsung meledak seperti netizen yang hidupnya kurang hobi. Mulai dari yang paling efektif:
minta bicara dengan supervisor, jelaskan bahwa kamu membawa Rupiah tunai yang sah, dan minta solusi transaksi.
Kalau tetap mentok, dokumentasikan dengan sopan (tanpa memancing konflik) dan gunakan kanal pengaduan resmi yang relevan.