Kritik untuk Menkeu Purbaya: Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Karangan Bunga Berdatangan

Kritik untuk Menkeu Purbaya: Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Karangan Bunga Berdatangan

Kritik untuk Menkeu Purbaya Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Karangan Bunga Berdatangan
Kritik untuk Menkeu Purbaya Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Karangan Bunga Berdatangan

Informasiharian.com – Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan cukai rokok 2026 menuai kritik luas. Kebijakan ini disebut diambil usai mendengar masukan dari industri rokok.

Aksi Protes Karangan Bunga

Sebagai bentuk simbol protes, sejumlah kelompok masyarakat mengirimkan karangan bunga ke kantor Kementerian Keuangan. Salah satunya datang dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC). Selain itu, organisasi perempuan terdampak rokok, Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), dan aliansi masyarakat sipil pro-pengendalian rokok juga turut mengirimkan papan bunga.

IYCTC: Jangan Jadi ‘Menteri Koboi’

Kalau jadi menteri koboi ya silakan Pak, tapi jangan koboi-koboian sama industri rokok. Kalau mau tegas, tetap berikan cukai tinggi untuk produk rokok, jangan malah tidak naik apalagi diturunkan, tegas Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra, Selasa (30/9/2025).

 

Baca Juga : Menkeu Purbaya Ungkap Harga Asli Solar, Pertalite, LPG, Listrik, dan Pupuk Tanpa Subsidi

 

Istilah ‘Menteri Koboi’ digunakan secara figuratif untuk menggambarkan pemimpin yang tegas dan berani. Namun, menurut IYCTC, sikap itu tidak boleh ditafsirkan dengan kebijakan yang sembrono.

Harga Rokok Murah, Anak Indonesia Jadi Korban

Manik mengingatkan bahwa hampir 6 juta anak Indonesia saat ini menjadi perokok aktif karena harga rokok yang masih murah. Selain itu, penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja meningkat drastis dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, cukai yang lebih tinggi dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah generasi muda terjebak dalam kecanduan dan penyakit akibat rokok.

Kalau alasan Pak Menteri hanya karena mendengar industri, lalu kapan mendengar suara kami yang terdampak? tambahnya.

Beban Ekonomi dan Rekomendasi WHO

Manik juga menyoroti beban kesehatan akibat rokok. Indonesia kehilangan ratusan juta tahun hidup sehat (QALYs) setiap tahun. Pada 2019, BPJS Kesehatan menghabiskan Rp 15,6 triliun untuk menanggung penyakit akibat rokok. Sementara itu, keluarga miskin bisa menghabiskan hingga 12% penghasilannya hanya untuk membeli rokok.

WHO merekomendasikan agar harga rokok minimal 70% lebih mahal lewat kebijakan cukai tinggi. Menurut IYCTC, menunda kenaikan cukai hanya menunjukkan kesehatan publik belum dijadikan prioritas utama.

Tanggapan Ekonomi Publik: Rokok Ilegal Bukan Alasan

Daniel Beltsazar Jacob, Advocacy Lead IYCTC, menekankan bahwa menunda kenaikan cukai rokok bukanlah strategi tepat. Kekhawatiran terkait rokok ilegal tidak bisa dijadikan alasan. Menurutnya, peredaran rokok ilegal lebih dipengaruhi lemahnya penegakan hukum, rantai suplai gelap, dan kolusi oknum industri.

Solusinya adalah memperkuat Bea Cukai dengan sistem track and tracing, serta mengalokasikan DBHCHT untuk operasi penertiban di daerah, tegas Daniel.

Kritik publik atas kebijakan cukai rokok menunjukkan urgensi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal, kesehatan masyarakat, dan pengendalian industri rokok di Indonesia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top