Sidang Dibuka, Lalu Ditunda: Majelis Tekankan Urutan Pembuktian

Sidang gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang digelar pada Selasa, 23 Desember 2025 di
Pengadilan Negeri (PN) Kota Surakarta akhirnya tidak langsung masuk ke tahapan pembuktian secara penuh.
Majelis hakim sempat membuka sidang sekitar pukul 10.00 WIB, namun kemudian memutuskan penundaan.

Pertimbangannya, bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat dinilai belum selaras atau belum sinkron.
Karena itu, sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 30 Desember 2025 dengan agenda khusus:
pembuktian surat.

Arahan ini penting karena dalam perkara perdata, urutan pembuktian dapat menentukan kelancaran persidangan.
Dokumen dipelajari lebih dulu agar majelis dan para pihak memiliki pijakan yang jelas saat menilai relevansi keterangan saksi maupun ahli.

Siapa Menggugat, Siapa Tergugat?

Gugatan CLS ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto.
Dalam susunan pihak yang disebut dalam berkas perkara:

Agenda Selanjutnya: Pembuktian Surat Lebih Dulu

Sidang lanjutan pada 30 Desember 2025 dijadwalkan fokus pada pemeriksaan alat bukti surat, dimulai dari pihak penggugat,
lalu dilanjutkan pihak tergugat. Majelis menekankan agar para pihak tidak “melompat” langsung menghadirkan saksi atau ahli,
sebelum dokumen tertulis selesai dipetakan dan dipahami.

Respons Para Kuasa Hukum: Sama-sama Minta Bukti Diuji

Dari pihak penggugat, kuasa hukum M. Taufik menyatakan kesiapan untuk menguji alat bukti yang diajukan,
sekaligus menekankan pentingnya kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi dan ahli pada waktunya,
termasuk ruang pemeriksaan silang.

Sementara dari pihak tergugat, kuasa hukum Joko Widodo, YB Irpan, menyampaikan keberatan jika pembuktian surat
dilakukan bersamaan dengan keterangan ahli. Menurutnya, pihak tergugat membutuhkan waktu mempelajari bukti tertulis terlebih dahulu
sebelum menilai apakah saksi atau ahli yang akan dihadirkan memenuhi ketentuan hukum acara perdata dan relevan dengan materi pembuktian.

Latar Proses: Eksepsi Pernah Ditolak, Perkara Lanjut ke Pokok

Dalam perkembangan sebelumnya, majelis hakim disebut telah menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat terkait
kewenangan absolut pengadilan. Dengan keputusan tersebut, PN Surakarta dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara,
sehingga pemeriksaan berlanjut ke pokok perkara, termasuk tahapan pembuktian.

Tahap pembuktian ini biasanya menjadi bagian paling menentukan: dokumen apa yang diajukan, bagaimana dokumen itu diuji,
dan bagaimana majelis menilai kekuatan serta keterkaitannya terhadap dalil gugatan dan bantahan.

Kehadiran di Persidangan dan Perhatian Publik

Persidangan ini juga menarik perhatian publik. Dalam pantauan yang disebut dalam materi, di antara massa pendukung pihak penggugat
turut hadir sejumlah tokoh, antara lain Amien Rais (mantan Ketua MPR periode 1999–2004), serta Refly Harun dan
Rismon Sianipar yang disebut menyaksikan jalannya sidang.

Kehadiran tokoh publik sering memperbesar sorotan pada perkara, namun secara hukum, fokus persidangan tetap berada pada
alat bukti yang sah dan mekanisme pemeriksaan yang mengikuti hukum acara perdata.